 |
| Timbul Panggabean, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab. Tapanuli Tengah |
Usulan yang oleh Timbul menilainya lebih tepat disebut gimmick itu, menimbulkan banyak pertanyaan ditengah-tengah masyarakat khususnya dalam terkait dasar Fraksi NasDem dalam menentukan besaran bantuan dan jumlah penerima yang diusulkan.
Timbul juga mempertanyakan apakah wacana pemberian bantuan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme aturan yang ada atau justru hanya sebatas gimmick.
Pasalnya, ketika usulan itu disampaikan dibarengi pula dengan narasi terkesan "intimidatif" terhadap partai lain yang bila tidak mendukung akan diumumkan kepada publik.
Padahal, dalam konteks demokrasi, yang setuju dan yang tidak setuju sama terhormatnya karena sama-sama mendasarkan keputusannya kepada kepentingan masyarakat.
Timbul curiga, usulan pemberian bantuan kepada ribuan warga terdampak bencana itu hanya dijadikan alat untuk membenturkan masyarakat dengan pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah yang saat ini dipimpin oleh Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis.
"Kenapa kita sebutkan seperti itu, yang pertama, dasarnya (payung hukum) bantuan ini tidak ada. Jika TKD tambahan dijadikan dasar, maka itu sebenarnya, Kemendagri sudah sangat jelas-jelas menetapkan bahwa TKD yang dikembalikan itu, itu bertujuan untuk penanggulangan bencana, gak boleh lari kemana-mana. Itu untuk percepatan pemulihan penanggulangan bencana bukan dalam bentuk bantuan," kata Timbul, di Pandan Kupie, Minggu (16/8/2026)
Timbul justru menantang partai pengusul, jika hal tersebut (memberi bantuan dengan memanfaatkan dana TKD atau Silpa) bisa dilakukan, maka sebaiknya diuji coba dulu di Kota Sibolga.
Hal ini karena, Sibolga baik kepala daerah dan pimpinan DPRD nya sama-sama berasal dari Partai yang sama.
Selain itu, Sibolga sendiri terdampak bencana pada November 2025 lalu dan baru saja tertimpa musibah kebakaran yang mengakibatkan ratusan pedagang kehilangan lapak jualannya di Pasar Sibolga Nauli.
"Jadi sebenarnya dari gambaran ini, pernyataan ini, itulah sebenarnya semakin mengkonfirmasi, jangan-jangan dimasa yang lampau, siapa tahu, iya kan, kita kan gak tahu, jangan-jangan pengalokasian anggaran, pengucuran anggaran, tidak sesuai aturan, tidak mengacu kepada ketentuan," ungkap Timbul, seraya merujuk sejumlah proyek dimasa yang lalu yang diduga dikerjakan tanpa payung hukum yang jelas.
Timbul menilai pemerintahan Masinton di Tapteng saat ini bekerja berdasarkan asas kehati-hatian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Meskipun akibat kehati-hatian itu, terbangun kesan seolah-olah Pemkab Tapteng lambat dalam menangani beberapa persoalan khususnya dalam hal penanggulangan bencana.
"Karena prinsipnya, keuangan negara itu harus memang betul-betul digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani, mengusulkan sebanyak 3.000 warga terdampak bencana di Tapteng agar diberikan bantuan Rp30 juta per-KK nya.
Tidak sebatas mengusulkan, pihaknya juga berjanji setiap partai/ fraksi di DPRD Tapteng yang tidak setuju dengan wacana tersebut akan diumumkan kepada publik.
Penulis: Samsul Pasaribu