Peningkatan PAD Terkendala Regulasi Pusat, Pemkab Tapteng Dorong Adanya Perubahan Aturan

SW25
0
Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi Lubis didampingi Sekda Binsar HT Sitanggang dan Asisten Hj Nurjalilah mengikuti Forum Reboan bersama Kemendagri 

PANDAN - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng), meminta agar pemerintah pusat melakukan perubahan regulasi yang berkaitan langsung dengan tata kelola sektor keluatan dan perikanan yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan daerah khususnya dalam meningkatkan PAD.

Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Tapteng, Mahmud Efendi Lubis di Forum Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (REBOAN) bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual, pada Rabu (2/9/2026).

Mahmud mengatakan, persoalan paling fundamental saat ini adalah aturan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan yang dinilai memberatkan.

Padahal, secara geografis Tapteng dengan garis pantai yang sangat panjang dengan segala potensi kelautan yang tersimpan didalamnya, justru belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

"Apa yang dihasilkan dari perikanan dan industri kelautan saat ini belum memberikan hasil yang berdampak optimal kepada pendapatan daerah kita. Kami berharap ada evaluasi dan perubahan regulasi agar ekonomi masyarakat di Tapanuli Tengah dapat meningkat serta memberikan kontribusi nyata bagi PAD," kata Mahmud.

Hal itu, lanjut Mahmud, diperparah pula dengan realita bahwa pasca bencana banjir dan longsor November 2025 silam, telah terjadi kerusakan dan pergesertan bentang alam yang cukup signifikan.

Sehingga, selain perubahan regulasi di sektor kelautan dan perikanan, pihaknya juga mendorong agar pemerintah pusat mengeluarkan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan akselerasi pemulihan kawasan terdampak bencana agar dapat kembali produktif dan berkembang.

Kemendagri dan instansi terkait diminta dapat "mengeksekusi" aspirasi tersebut guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kebijakan fiskal darah yang lebih berkeadilan.

--Samsul Pasaribu--

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)