 |
| Mendagri Tito Karnavian meninjau proyek pembangunan Sabodam di Hutanabolon dalam kunjungan kerja Kamis (10/9/2026) |
PANDAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta semua pemangku kepentingan di Tapanuli Tengah (Tapteng), untuk tidak terjebak dalam perdebatan politik yang tidak berkesudahan dan berpotensi memperlambat penanganan dampak bencana yang sedang bergulir.
Hal itu dikemukakan oleh Mendagri dalam kunjungan kerja ke Tapanuli Tengah, pada Kamis (10/9/2026), dalam rangka meninjau langsung progres pembangunan sabodam di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka dan Hunian Tetap (Huntap) di Pinangsori.
Tito mengatakan, semua pihak baik eksekutif maupun legislatif termasuk seluruh elemen masyarakat agar mengesampingkan ego masing-masing dan fokus pada keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.
"Karena situasinya seperti itu. Kan masyarakatnya yang menderita, masyarakatnya yang kasihan," kata Tito.
"Jangan sampai elit politik kemudian ribut hanya karena mengurusi masalah konflik politik atau urusan administrasi dibandingkan dengan kecepatan membantu rakyat," tambah Tito.
Masih kata Tito. Pemerintah dan DPRD seharusnya berada dalam satu barisan ketika berhadapan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
Mantan Kapolri ini pun menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak semata-mata berkaitan dengan urusan pemerintahan, regulasi atau kepentingan politik, tetapi menyangkut persoalan kemanusiaan.
"Ini masalah kemanusiaan. Kita berdosa kalau seandainya masyarakatnya kita tidak tolong. Sementara kita punya kemampuan untuk membantu mereka," tegas Tito.
Secara khusus Mendagri Tito Karnavian juga memberi atensi atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tak kunjung dibahas oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.
Ia menegaskan, apabila Ranperda tidak mendapatkan persetujuan DPRD, pihaknya (Pemerintah Pusat) tetap akan memberikan dukungan melalui kebijakan dan surat edaran demi memastikan kepentingan masyarakat terdampak b encana tidak terhambat oleh persoala politik maupun administratif.
"Kalau memang DPRD tidak menyetujui, apa boleh buat, Perkada. Nanti saya back up dengan surat edaran demi rakyat," ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Tapteng saat ini membutuhkan penanganan khusus karena menjadi salah satu wilayah terparah terdampak bencana dan menjadi perhatian pemerintah pusat.
Dengan tidak bermaksud mengesampingkan kabupaten atau kota lainnya yang terdampak bencana, namun berdasarkan hasil kunjungan kerja ke daerah terdampak, Tapteng dinilai menjadi yang terparah di Sumatera Utara.
"Tapanuli Tengah ini adalah salah satu atensi pusat. Yang terdampak paling parah di Sumatera Utara itu adalah Tapanuli Tengah," terangnya.
"Bukan saya mendegradasi atau mengecilkan Tapsel, Taput, Humbahas dan Kota Sibolga yang juga terdampak, tapi yang paling berat saya lihat di Tapteng. Kemarin kembali banjir lagi," tambahnya dan pungkasnya.
--Samsul Pasaribu--