 |
| Massa dari GMP Tapteng Bersatu berunjuk rasa ke kantor DPRD Tapanuli Tengah |
Massa yang didominasi kaum muda itu, tiba di DPRD Tapteng pada pukul 11.30 WIB, dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Tapteng.
Dalam orasinya, pimpinan aksi Doni Dwi Prabowo mengatakan pihaknya menyesalkan sikap DPRD Kab. Tapteng yang suka mempermasalahkan hal-hal yang tidak substansial seperti ketidak hadiran Bupati pada rapat istimewah DPRD mendengarkan pidato presiden pada 16 Agustus 2025 lalu.
Padahal, sejumlah persoalan rakyat menumpuk untuk diselesaikan termasuk persoalan di tubuh DPRD sendiri yang mana sejumlah oknum anggota DPRD diduga terlibat sejumlah persoalan hukum.
Secara tegas, Doni juga menyuarakan penolakan pihaknya atas segala bentuk kebijakan yang dimaksudkan untuk menambah tunjangan bagi anggota dewan.
Upaya ini menurutnya merupakan sikap pembangkangan terhadap gerakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan oleh pemerintahan Prabowo.
"Tentu sikap ini menunjukkan DPRD tidak fokus pada kepentingan masyarakat, melainkan hanya memperbesar masalah," teriak Doni dari atas mobil sound.
Massa curiga, DPRD Tapteng sengaja mengulur-ulur waktu dalam pengesahan R-APBD Tapteng dengan target keinginan mereka dipenuhi dahulu oleh Pemkab.
Padahal, sejumlah persoalan mendesak harus diselesaikan, salah satunya terkait pengembalian dana pinjaman daerah yakni Dana PEN, sebesar Rp70 miliar.
"Publik sebenarnya mempertanyakan peruntukkan dana ini, karena kami melihat masyarakat tidak pernah mendapatkan kejelasan tentang realisasi dana PEN ini," ungkapnya.
"DPRD sebagai lembaga pengawas justru tidak pernah membahas secara terbuka terkait dana PEN ini. Padahal dana tersebut seharusnya (dikelola secara) transparant dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemulihan ekonomi," tegasnya.
Hingga berita ini sebarluaskan, aksi yang dikawal ketat polres Tapteng dan dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Wahyu Endrajaya tersebut masih berlangsung.