Sebagai komitmen alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia untuk menjaga marwah demokrasi, nilai-nilai Pancasila, serta solidaritas sosial bangsa, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menyampaikan seruan kebangsaan, bertempat di Jakarta, Minggu (31/8/2025)
Seruan kebangsaan bertajuk,Tegakkan Keadilan, Dengar Suara Rakyat, berisi lima poin penting sebagai arah moral dan politik, isinya:
Pertama, pemerintah diminta menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Aspirasi mahasiswa dan masyarakat harus direspons secara terbuka dengan mekanisme partisipatif, mulai dari rapat dengar pendapat, publikasi kebijakan, hingga kajian sosial-ekonomi yang bisa diakses publik. Investigasi independen, perlindungan saksi, serta sanksi terhadap aparat yang melanggar prosedur dianggap sebagai langkah mendesak.
Kedua, DPP PA GMNI mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin musyawarah nasional. Forum ini diharapkan mempertemukan tokoh agama, adat, akademisi, mahasiswa, serikat pekerja, media, dunia usaha, dan lembaga negara untuk mencari solusi berbasis data. Hasil musyawarah harus jelas: keadilan sosial bagi seluruh rakyat, serta langkah nyata menutup jurang kesenjangan.
Ketiga, menjaga persatuan dan gotong royong dinilai menjadi kunci menghadapi ketidakpastian politik. Alumni GMNI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi simpang siur yang belum terverifikasi, sembari menegaskan pentingnya merawat demokrasi.
Keempat, para elit negara diminta memberi teladan kesederhanaan dan empati. Pola hidup mewah pejabat publik hanya akan menciptakan jarak sosial dengan rakyat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.
“Jangan membuat kebijakan yang membebani rakyat,” tegas DPP PA GMNI, sembari menekankan agar prioritas belanja negara tetap diarahkan pada pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Kelima, seruan khusus ditujukan kepada masyarakat untuk menjaga fasilitas publik. Perusakan aset negara, yang sejatinya dibangun dari pajak rakyat, hanya akan menambah penderitaan masyarakat sendiri.
Ketua Umum DPP PA GMNI Arief Hidayat menegaskan peristiwa jatuhnya korban jiwa harus menjadi peringatan keras bagi negara.
“Kami berharap seluruh pihak menahan diri, menjaga persatuan, dan memperkuat solidaritas sesama anak bangsa,” isi seruan dimaksud.
Menurut mereka, eskalasi benturan yang berulang menunjukkan adanya masalah mendasar dalam komunikasi dan penegakan hukum. Tanpa langkah cepat, transparan, dan adil, potensi perpecahan sosial bisa semakin dalam.
DPP PA GMNI menekankan bahwa peran alumni kampus perjuangan ini adalah memastikan demokrasi berjalan sesuai nilai Pancasila. Melalui kerja-kerja musyawarah, mediasi sosial, hingga aksi kemanusiaan, mereka bertekad menjaga Indonesia tetap adil, damai, dan beradab.
“Seruan untuk bangsa ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai bagian dari masyarakat sipil. Kami siap terlibat aktif, bukan hanya mengkritik, tapi juga hadir dalam solusi,” demikian penegasan penutup. (Dian)