 |
| Bupati Tapteng Masinton Pasaribu |
Penegasan itu disampaikan langsung oleh Masinton Pasaribu, Minggu (6/9/2026) di Pandan.
Politisi nasional asal PDI Perjuangan ini menjelaskan, dana tambahan TKD sebesar Rp123,7 miliar yang diterima oleh Pemkab Tapteng, bukanlah dana bebas pakai, namun telah ditentukan peruntukkannya.
Selain itu, berdasarkan data yang telah dilaporkan oleh Pemkab ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah rumah rusak akibat bencana banjir bandang dan longsor di Tapteng adalah sebanyak 18.878 rumah.
Sehingga menggelontorkan bantuan sebesar Rp30 juta untuk 3000 kepala keluarga, akan menciptakan ketimpangan dan kecemburuan sosial, bahkan berpotensi menciptakan masalah baru ditengah-tengah masyarakat.
"Jadi pengusulan itu tidak logis, karena itu akan menimbulkan masalah di masyarakat. Ada delapan belas ribu (lebih) rumah (yang rusak), (tidak mungkin) kemudian kita bantu (hanya) tiga ribu (rumah saja)," kata Masinton.
Masinton menegaskan, usulan serupa (bantuan stimulus rumah rusak) telah diakomodir oleh BNPB sehingga pihaknya tidak bisa menduplikasi usulan yang lebih kurang dimaksudkan sama.
"Penggunaan TKD maupun APBD tidak boleh sembrono. Dia sudah ada peruntukkannya," ujarnya.
Lanjutnya. Semua rumah rusak akibat bencana lalu, telah diusulkan untuk menerima bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini BNPB, sesuai dengan tingkat kerusakan rumahnya masing-masing.
Pria yang kerap disapa MP ini mengungkapkan, BNPB telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah rusak akibat bencana di Tapteng masing-masing Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang dan Rp15 juta untuk rusak ringan.
"Dan semua stimulan rumah rusak ini, penerimanya langsung ditransfer ke rekening oleh bank," bebernya.