 |
| Ketua Umum PP PERTI, Buya H.M. Syarfi Hutauruk |
JAKARTA - Dukungan penganugerakan gelar pahlawan untuk Presiden RI ke-2 Soeharto datang dari Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP Perti)
Ketua Umum PP Perti, Buya H.M. Syarfi Hutauruk mengatakan Soeharto amat layak dan wajar diberi gelar pahlawan nasional.
"Dan Perti setuju atas rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Purnawirawan TNI H. Muhammad Soeharto," ucapnya.
Buya Syarfi mengungkapkan bahwa Perti memiliki pandangan tersendiri terhadap sosok yang pernah berkuasa selama 32 tahun tersebut.
Menurutnya, Soeharto adalah tokoh bangsa yang berhasil menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, setelah sebelumnya mendapatkan rongrongan akibat pemberontakan PKI Tahun 1965.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari ketegasan dan konsistensi Soeharto selaku pemegang Supersemar untuk membubarkan PKI.
Langkah-langkah Presiden Soeharto, dalam mengembalikan semangat persatuan, kesatuan serta menanamkan nilai nasionalisme terhadap warga negara, melalui program penataran P4, menjadi program yang amat tepat kala itu.
"P4 itu menjadi jalan mempersatukan kita kembali setelah perpecahan akibat G30S/PKI. Meski pun ada kesan pemaksaan tapi itu perlu dilakukan sebagai doktrin untuk membumikan kembali jiwa nasionalisme kita sebagai sebuah bangsa yang Pancasilais," terang Buya Syarfi.
Di zaman Soeharto, peningkatan produktivitas pangan nasional berhasil dicapai, ketersediaan pupuk bagi petani terjamin.
Dan untuk pertama kalinya, pada Tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada pangan yang diakui oleh Food and Agricultural Organization (FAO), sebuah organisasi pangan dan pertanian dunia dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
"Ini keberhasilan luar biasa dari Pak Harto, yang sulit disamai oleh presiden-presiden setelah beliau," ujarnya.
Masih kata Buya Syarfi. Pertimbangan Perti lainnya dalam mendukung Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah jasa besarnya terhadap stabilitas ekonomi dan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB)
"Dan sejak reformasi dua hal ini semakin sulit diselaraskan," sebutnya.
Perti, lanjutnya. Tidak menafikan bahwa Soeharto memiliki kekurangan. Namun, disisi lain jasa Soeharto terhadap bangsa Indonesia sangat amat besar, dan patut untuk dipertimbangkan (untuk mendapatkan gelar Pahlawan)
"Kalau bukan karena ketegasan beliau, mungkin idiologi bangsa ini sudah berubah menjadi komunis. Dan andai itu yang terjadi bangsa ini sudah terpecah belah bahkan bubar," tuturnya.
Ia berpandangan, sebagai bangsa yang besar dan menjunjung tinggi kesantunan, rakyat Indonesia harus benar-benar menimbang secara arif dan bijaksana kelebihan dan kekurangan mantan-mantan pemimpin bangsa ini.
"Dan menurut Perti, sumbangsih positif Pak Harto terhadap bangsa dan negara ini jauh lebih besar dari pada sisi negatifnya," kata Buya Syarfi memberi penilaian.
Bahkan, lanjutnya. Soeharto sebagai Presiden ke-2 Republik Indonesia telah memberikan keteladanan dalam hal menghormati dan menghargai jasa para pendiri bangsa, termasuk Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, yang sempat menjadi tahanan rumah pasca lengser dari kekuasaannya.
"Namun, Pak Harto tetap menganugerahkan gelar Pahlawan Proklamator pada Tahun 1986, dan dilanjutkan oleh Presiden SBY Tahun 2012 dengan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional," ungkapnya.
Dua proses penting sejarah ini, membuktikan bahwa sosok-sosok yang pernah menjadi Presiden di republik ini tetaplah manusia biasa yang tak luput dari khilaf dan salah.
"Jadi menurut Perti, menganugerahkan gelar Pahlawan kepada Soeharto adalah sesuatu yang wajar dan layak. Bahkan, Perti berani mengatakan hal itu menjadi hutang negara yang harus ditunaikan," ujarnya.
Perti memiliki kesepahaman dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa bangsa ini harus melihat jasa-jasa besar yang telah ditorehkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya.
"Jangan kekurangannya saja (yang dilihat). Jangan saat berkuasa kita puji dan kita sanjung. (Tapi) saat sudah lengser, malah kita caci maki. Itu sifat yang kurang baik," pungkasnya.
Pernyataan PP Perti ini menambah deretan organisasi besar di Indonesia yang menyetujui Soeharto mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, khususnya di momentum pemberian penghargaan di Hari Pahlawan pada 10 November 2025 yang akan datang.
Sebelumnya, pada Rabu (5/11/2025), Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi turut menyatakan dukungannya terhadap usulan Kementerian Sosial kepada Dewan Gelar untuk menetapkan Soehrto sebagai Pahlawan Nasional.
Menyusul, pada Kamis (6/11/2025), giliran Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Ketua Umumnya Muhadjir Effendy menyatakan dukungannya terhadap gelar Pahlawan Soeharto.
Baik PBNU maupun PP Muhammadiyah punya pandangan yang sama bahwa Presiden ke-2 Republik Indonesia tersebut memilik jasa besar terhadap perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.