 |
| Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu |
BADIRI - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, tidak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap perusahaan sawit di Tapteng, yang tidak menerapkan skema plasma dalam menjalankan usahanya.
Kekesalan berisi peringatan tersebut dilontarkan oleh Masinton di peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2025, yang "sengaja" dilaksanakan di depan perusahaan sawit PT Cahaya Pelita Andhika (CPA), Kecamatan Badiri, Kab. Tapanuli Tengah, pada Rabu (24/9/2025).
Masinton menyebut, selama puluhan tahun sebanyak 28 ribu hektar lahan negara di Tapteng dikuasai oleh segelintir perusahaan sawit tanpa membangun kemitraan dengan masyarakat Tapteng.
Akibatnya, kehadiran perusahaan tersebut tidak memberi manfaat apa pun baik untuk daerah terlebih masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kesewenang-wenangan yang ia sebut sebagai kolonialisme dan imperialisme gaya baru tersebut, menjadi salah satu pemicu tingginya angka kemiskinan di Tapteng.
"Ini tidak lagi bisa dibiarkan, bapak ibu," tegasnya berapi-api.
Politisi PDI Perjuangan ini mengaku heran dengan keberadaan pemilik PT CPA yang tidak diketahui keberadaannya dan hanya mengandalkan 'centeng-centeng' untuk mengamankan operasional perusahaannya.
PT CPA yang ia sebut sebagai perusahaan hantu tersebut diberi tenggang waktu untuk memperbaiki pola kerjanya dengan menerapkan skema plasma sebagaimana amanat dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
"Besok ini kita tata bapak ibu. Kita minta secepat-cepatnya skema plasma harus dilaksanakan di Tapanuli Tengah ini. Tidak terkecuali di PT CPA ini," ungkapnya.
"Jika tidak, bulan ini segera kita tutup," ucapnya, mengingatkan.
Bahkan, layaknya orator aksi, mantan aktivis ini pun menyatakan kesiapan pemerintah untuk menfasilitasi untuk menduduki perusahaan tersebut bilamana tidak menjalankan kemitraan plasma dengan masyarakat.
"Rakyat bersama pemerintah, kita siapkan dapur umum, kita siapkan tenda, kita duduki!" katanya yang disahut kata setuju oleh seribuan warga yang menghadiri peringatan Hari Tani Nasional tersebut.
Masih kata Masinton. Pihaknya siap menghentikan eksploitasi, penghisapan, penindasan yang dilakukan perusahaan perkebunan besar swasta yang ada di Tapanuli Tengah yang mengakibatkan kemiskinan.
Tindakan penghisapan dan penindasan dan istilah tuan tanah merupakan warisan kolonialisme dan imperialisme bangsa asing yang harus dihapuskan.
"Kita hadir hari ini adalah bagian dari peneguhan sejarah kita, diatas tanah kita, dimana kita (di) miskin (kan) hari ini (oleh perusahaan sawit) saudara-saudara," teriak Masinton dengan suara bergetar.
Masinton menjelaskan, kemitraan (plasma) perusahaan dengan masyarakat bukanlah kebijakan baru. Hal itu telah diberlakukan sejak tahun 1986 melalui Intruksi Presiden (Inpres) dimana perusahaan wajib membangun kemitraan dengan masyarakat.
Kemitraan tersebut berupa kewajiban perusahaan perkebunan terutama kelapa sawit untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 20 persen dari luas lahan izin usaha yang diberikan oleh negara.
"Tetapi apakah perusahan di Tapanuli Tengah melaksanakan itu? Tidak! Kita telah periksa semua. Inilah salah satu yang membuat masyarakat Tapanuli Tengah miskin," ucapnya miris.
Masinton pun mengungkapkan alasan dibalik dilaksanakannya peringatan Hari Tani Nasional di PT CPA tersebut sebagai bagian dari penegasan sikap pemerintah dan masyarakat dalam menghapus praktik eksploitasi dan penindasan oleh perusahaan sawit di Tapteng.
Masinton menegaskan, dirinya akan memimpin langsung gerakan penghapusan tersebut dan medorong terwujudnya perusahaan sawit yang berjalan berdasarkan UU Pokok Agraria.
"Kalau Belanda itu dulu, dia cincai-cincainya sama demang-demang lokal. Maka dia proses eksploitasinya panjang. Hari ini saya demangnya, Bapak Ibu. Kalau zaman Belanda, demangnya bisa disuap. Hari ini saya bersama rakyat (tidak bisa disuap)," tegasnya.