 |
| Kepala PPAE Posko Nasional Satgas PRR Bencana Sumatera, Brigjend TNI Andre Julian didampingi Bupati Tapteng Masinton Pasaribu meninjau sejumlah titik krusial terdampak bencana di Tapteng dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan di lapangan untuk akselerasi pemulihan |
TAPTENG - Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisa dan Evaluasi Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi (PRR) Bencana Sumatera, Brigjend TNI Andre Julian, mengatakan bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi daerah prioritas dalam percepatan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana November 2025 lalu.
Hal itu ia kemukakan disela kunjungan kerjanya ke Tapanuli Tengah, tepatnya ke Hutanabolon, dan Bonalumban, di Kecamatan Tukka, pada Kamis (29/10/2026)
Didampingi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis, Ka.Satgas PRR ini menegaskan bahwa orientasi utama penanganan pascabencana adalah pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat secara menyeluruh.
"Dan salah satu daerah prioritas dalam percepatan rehabilitasi dan rekontruksi akibat tingginya kerawanan bencana susulan adalah Tapanuli Tengah," katanya
Pihaknya (pemerintah) akan terus bekerja untuk memastikan warga terdampak bencana mendapatkan haknya dan proses pemulihan terus didorong agar dapat tuntas sebagaimana yang direncanakan.
"Bagaimana masyarakat bisa kembali hidup dan menjalankan aktivitasnya, termasuk pemenuhan bantuan sosial, jaminan hidup, bantuan isi hunian serta bantuan stimulan perbaikan rumah, menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama," ujarnya.
Masih kata Andre Julian, Sinergi dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga akan terus ditingkatkan.
Kementerian PU diharapkan memegang peran kunci dalam bidang infrastruktur sumber daya air khususnya dalam pembangunan sabo dam dan normalisasi sungai. Sementara Kementerian Kehutanan dilibatkan untuk penanganan kawasan hulu secara terpadu.
Selain itu, lanjutnya, percepatan pembangunan huntap, termasuk rencana pembangunan huntap di Hutanabolon serta skema perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan turut menjadi fokus utama yang akan dirumuskan dalam satu rencana induk yang terarah dan berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu berterimakasih atas perhatian dan kunjungan kerja Posko Nasional Satgas PRR ke Tapteng.
Kunjungan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam mengakselerasi penanggulangan dampak bencana di Tapteng.
Politisi PDIP ini menuturkan bahwa wilayah seperti Bonalumban, Badiri dan Sibuluan membutuhkan penanganan yang serius, terencana dan berkelanjutan. Apalagi, pasca bencana utama 25 November 2025 lalu, Tapteng terus dihadapkan dengan kondisi cuasa ekstrim yang memicu banjir susulan.
Kondisi itu membutuhkan dukungan dan kerjasama yang kuat dari pemerintah pusat.
"Kita masih berada dalam masa transisi darurat. Dan Kecamatan Tukka serta Kecamatan Badiri masih menghadapi kondisi yang membutuhkan perhatian khusus," katanya.
Bupati menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur permanen adalah prioritas mutlak. Penanganan ini mencakup pembangunan sabo dam, normalisasi sungai, tanggul, pengendalian sedimen serta pembenahan kawasan muara dan daerah aliaran sungai.
"Solusi jangka panjang sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat kembali merasa aman dan menjalani kehidupan secara normal," pungkasnya.
Untuk diketahui, Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisa dan Evaluasi Posko Nasional Satgas PRR, Brigjend TNI Andre Julian meninjau progres pembangunan sejumlah proyek penanggulangan bencana di Tapteng.
Bersama sejumlah pihak terkait seperti Dinas PU Tapteng, Dinas Perkim Tapteng, perwakilan PT Wijaya Karya, PT Nindya Karya dan Balai Wilayah Sungai Sumut serta aparat pemerintah kecamatan setempat meninjau sejumlah titik krusial terdampak bencana di Kecamatan Tukka, yakni; meninjau lokasi pembangunan bronjong di Kelurahan Sipange, SDN 152983 di Kelurahan Hutanabolon, lokasi pembangunan sabo dam di kelurahan yang sama serta meninjau aliran Sungai Aek Saili di Kelurahan Bonalumban.
Kunjungan kerja ini dalam rangka mengindentifikasi kebutuhan di lapangan mulai dari pengendalian material sedimen, normalisasi sungai, pembangunan sabo dam, penguatan tebing sungai hingga penataan kawasan pemukiman yang rentan terhadap ancaman banjir dan longsor.
-Samsul Pasaribu-