 |
| Bupati Tapteng Masinton Pasaribu dihadapan ratusan warga yang mempertanyakan lambatnya pemerintah pusat mencairkan Jadup bagi warga terdampak bencana di Tapteng |
Jadup sendiri merupakan stimulus fiskal yang dijanjikan oleh pemerintah pusat bagi warga korban bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 25 November 2025 lalu.
Jawaban tersebut disampaikan langsung oleh Masinton dihadapan ratusan warganya yang mendatangu Kantor Bupati untuk berunjuk rasa, pada Rabu siang (17/6/2026).
Masinton menjelaskan keterlambatan proses penyaluran Jadup tidak didasari unsur kesengajaan, namun berdasarkan skala prioritas dan untuk memastikan data yang terhimpun berdasarkan BNBA (By Name By Address)
Disertai dengan permintaan maaf, orang nomor satu di Tapteng ini menjelaskan kendala teknis muncul saat proses singkronisasi, dimana ditemukan data yang tidak sesuai dengan sistem yang ada.
Pasalnya, pemerintah dalam hal ini kementerian terkait telah mengeluarkan petunjuk teknis yang dijadikan pedoman dalam menghimpun data tersebut.
"Saya sudah mewanti-wanti dan menekankan kepada OPD untuk tidak melakukan penyelewengan terhadap hak masyarakat. Tidak ada unsur politik maupun kepentingan pribadi disini. Saya ingin masyarakat secepatnya terbantu," tegasnya berkomitmen.
Hingga hari ini, lanjut Masinton, pemerintahan yang ia pimpin terus melakukan penyisiran terhadap warga yang belum terdata agar tidak ada yang kehilangan haknya.
"Sejak awal bencana, pendataan telah dilakukan secara transparan dengan memprioritaskan korban yang paling terdampak," jelasnya.
Masih kata Masinton. Ia memastikan segala proses penanggulangan bencana di Tapteng dikelola secara transparan.
Seluruh bantuan dan penggunaan dana baik dari pemerintah maupun relawan, senantiasa dilaporkan serta diawasi ketat oleh aparat penegak hukum dan pemerintah pusat.
"Kami ingin proses ini cepat terlaksana, masyarakat segera terbantu dan Tapteng segera pulih kembali," pungkasnya.